Ada sesuatu yang menarik sekaligus perlu direnungkan dari kemunculan buku Islam Ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam. Buku yang ditulis Abdur Rahim Hasan, Rikal Dikri, dan Mush'ab Muqoddas ini tidak sekadar membaca Prabowo dari sisi politik, militer, atau nasionalisme, tetapi mencoba melihatnya melalui perspektif keislaman, spiritualitas, kepemimpinan, perdamaian, diplomasi, hingga kesejahteraan rakyat. Buku ini diterbitkan pada 2025 dan diluncurkan dalam rangkaian Rakornas BAZNAS 2025.

Muktamar ke-35 NU di Jombang telah selesai. Gus Kikin, KH Abdul Hakim Mahfudz, mendapat amanah sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026–2031. KH Miftachul Akhyar kembali dipercaya sebagai Rais Aam. Sementara Gus Yahya Cholil Staquf harus meninggalkan kursi Ketua Umum PBNU yang selama lima tahun didudukinya. Begitulah organisasi. Ada masa datang, ada masa pergi. Ada yang terpilih, ada yang harus menerima hasil pemilihan. Jabatan mempunyai batas waktu. Tetapi kapasitas seseorang tidak mengenal masa khidmat.

Muktamar ke 35 Nahdlatul Ulama melahirkan satu istilah yang menarik perhatian: “iddah politik.” Istilah ini digunakan untuk menggambarkan ketentuan bahwa calon Ketua Umum PBNU harus memiliki jeda tertentu, dalam hal ini satu tahun, tidak menjadi pengurus partai politik. Istilah “iddah” tentu bukan dalam pengertian fikih sebagaimana masa tunggu seorang perempuan setelah perceraian atau ditinggal wafat suami. Ia lebih merupakan istilah metaforis, sebuah masa jeda politik agar seseorang dianggap memiliki jarak yang cukup dari kepentingan partai sebelum memimpin organisasi sebesar NU.

Pada mulanya, Bal‘am adalah figur yang kokoh dan tidak mudah dibeli. Ketika penguasa zalim memintanya mendoakan keburukan bagi Nabi Musa AS dan pengikutnya, ia menolak. Ia tahu mana yang haq dan mana yang bathil. Namun, godaan sejati jarang datang menyerbu dalam bentuk ancaman; ia justru menyusup halus lewat pundi-pundi yang menyilaukan mata. Ketika rayuan pertama mental, datanglah tawaran gelombang kedua yang jauh lebih fantastis.

Pertemuan para kiai sepuh di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Rabu (26/8/2026), patut dipandang sebagai momentum penting. Pesannya sangat jelas: jaga marwah jam’iyyah, jangan nodai Muktamar dengan transaksi, tekanan, intimidasi, manipulasi, rekayasa, maupun intervensi dari pihak mana pun.

Rasulullah Muhammad SAW pernah menjalani aktivitas perdagangan dan dikenal dapat dipercaya. Jika semangat itu benar-benar kita teladani, bisnis tidak hanya mengejar keuntungan. Tidak ada manipulasi, suap, kecurangan, pengurangan hak pekerja, ataupun keuntungan yang dibangun di atas penderitaan orang lain.

De facto, dialah yang memikul nyaris semua pekerjaan kesekjenan PBNU, setelah sekjen yang de jure tidak aktif lagi karena sudah bekerja di luar.

Muktamar NU ke-35 di Tambakberas, Jombang, 27–31 Agustus 2026, seharusnya menjadi forum untuk memperkuat persatuan dan menentukan arah NU lima tahun ke depan. Namun, menjelang Muktamar, perhatian justru banyak tertuju pada perebutan dukungan dan berbagai isu di balik kontestasi. Pertanyaannya sederhana: apakah kontestasi ini masih menjadi adu gagasan dan rekam jejak, atau mulai bergeser menjadi pertarungan pengaruh dan transaksi kepentingan? Yang lebih penting bukan siapa yang paling kuat, tetapi untuk apa seseorang ingin memimpin NU?

Muktamar Cipasung 1994 layak dikenang sebagai episode penting dalam sejarah kemandirian Nahdlatul Ulama. Pelajarannya bukan semata tentang siapa yang menang dalam pemilihan Ketua Umum PBNU, melainkan bagaimana NU mempertahankan mekanisme internal dan menentukan arah organisasinya sendiri.

Nasirun menempelkan karya pada apa saja, bukan cuma kanvas. Mobil mewah, tas mewah, tembok, meja, helm, kursi, kaca, motor, jaket, koran, kartu pos, kertas surat, setrika, sabuk, layang-layang, batok kelapa, dokar, wayang, beragam alat musik dan masih ratusan atau bahkan ribuan benda-benda.

Satu hal yang perlu dihindari dalam pelaksanaan lomba, yakni praktik judi. Artinya, panitia penyelenggara lomba berhadiah tidak diperbolehkan menggunakan uang pendaftaran peserta sebagai bagian dari biaya hadiah.

Negeri ini memerlukan lebih banyak profesional yang tidak mudah menyerah, pemimpin yang tidak menyalahgunakan kekuasaan, ilmuwan yang menjaga kejujuran akademik, pengusaha yang bertumbuh bersama masyarakat, birokrat yang melayani, guru yang menginspirasi, dan warga negara yang meyakini bahwa keberhasilan pribadi tidak pernah boleh dipisahkan dari kemajuan bangsanya.

Jika tahapan transformasi organisasi yang dirumuskan John Kotter dipakai sebagai tolok ukur, apa yang dilakukan PBNU di era Gus Yahya, sejauh ini paling kuat pada tahap menciptakan urgensi perubahan dan membangun koalisi penggerak organisasi.

NU Abad Kedua membutuhkan pemimpin yang mampu membaca geopolitik dunia tanpa kehilangan kedalaman spiritual. Sebab ancaman terbesar hari ini bukan hanya perang senjata, melainkan perang algoritma, disinformasi, dan krisis makna.

NU di abad kedua harus menjadi sebuah gerakan masyarakat yang digdaya, bukan sekadar berdaya. Karenanya, NU harus memberikan kontribusi nyata, baik di level nasional maupun global. Karena untuk melakukan itu dibutuhkan konsolidasi kekuatan yang serius.