Menguatkan Visi Governing NU ala Gus Yahya

Bagikan:

JAKARTA (SuaraNahdliyin.id) – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar rapat penyusunan dan konsolidasi laporan pertanggungjawaban (LPJ) lembaga, badan otonom (banom), dan badan khusus di Kantor PBNU lantai 8, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).

Kegiatan tersebut diadakan sebagai bentuk penguatan akuntabilitas organisasi serta menjadi bagian dari upaya membangun governing NU atau tata kelola organisasi yang kredibel, profesional, dan transparan.

“Gus Ketum (KH Yahya Cholil Staquf) adalah orang yang sejak dari awal memiliki visi governing NU. Governing itu tujuan utamanya adalah melakukan, mendorong tata kelembagaan yang baik, kredibel, prudent. Salah satu pembuktiannya itu adalah dengan adanya laporan kinerja,” ujar tim konsolidator dari Lakpesdam NU, Ufi Ulfia.

Sekretaris Lakpesdam PBNU ini menilai laporan kinerja menjadi bagian penting dalam membangun akuntabilitas lembaga di lingkungan NU. Karena itu, seluruh entitas organisasi diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

“Yang kedua adalah lebih-lebih lagi, Gus Yahya sebagai Ketua Umum itu sangat meng-underline bagian ini, governing NU. Jadi, lembaga itu harus laporan,” katanya.

Ia menyampaikan bahwa setiap lembaga di lingkungan NU yang menjalankan program organisasi wajib menyampaikan laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada PBNU dan jamaah Nahdlatul Ulama.

“Jadi kita ini sebagai lembaga NU, mengerjakan program-program NU itu wajib melaporkan. Kepada siapa? Kepada pemangku utama kita. Yang pertama, ini kan di level pengurus pusat. Jadi lembaga-lembaga ini melaporkan kepada lembaga NU, kepada PBNU, dan nanti itu adalah kepada jamaah NU,” katanya.

Selain itu, Ufi menekankan pentingnya keakuratan data dan informasi dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Menurutnya, validitas data menjadi prinsip utama dalam membangun akuntabilitas organisasi.

“Pertama-tama harapannya adalah seluruh data dan informasi yang akan disusun ke dalam sebuah laporan, pertanggung jawab itu data yang benar. Itu pertama kali itu yang harus jadi pegangan, prinsip itu,” tandasnya. (nhr)

spot_img

Related articles

PBNU Gelar Pleno 21 Mei 2026 Putuskan Munas-Konbes & Muktamar ke-35, Gus Yahya: Jangan Ada Kepentingan Politik!

JAKARTA (SuaraNahdliyin.id) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengatakan jadwal...

PBNU Akan Gelar Pleno pada 21 Mei 2026, Putuskan Pelaksanaan Munas-Konbes

https://youtu.be/fEUN9VSlq4U?si=6aFR1P7MDPZKdqZ0 PBNU akan menggelar Rapat Pleno pada tanggal 21 Mei 2026 untuk memutuskan waktu penyelenggaran Munas Alim Ulama dan...

PW Ansor Kepri dan Kapolda Komitmen Pererat Sinergi Jaga Stabilitas Daerah

KEPRI (SuaraNahdliyin.id) - Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kepulauan Riau melakukan silaturahmi dengan Kapolda Kepri, Asep...

Nobar Film ‘Pesta Babi’ di Sejumlah Daerah Dibubarkan, Ada Apa?

SURABAYA (SuaraNahdliyin.id) - Acara nonton bareng dan diskusi film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita dibubarkan paksa...