JAKARTA (SuaraNahdliyin.id) – Jumlah penduduk Jepang merosot tajam. Salah satunya disebabkan oleh tren tidak kawin dan tidak mau memiliki anak di kalangan generasi muda.
Untuk itu Pemerintah Jepang harus memikirkan cara agar jumlah penduduk negeri Sakura bisa tumbuh. Selain itu juga agar bisa mengatasi masalah ketenagakerjaan yang semakin sulit dicari dari kalangan pemuda di negara itu .
Salah satunya dengan mendorong sejumlah wilayah untuk mulai membuka peluang lebih besar bagi tenaga kerja asing, termasuk tenaga kerja dari Indonesia. Hal itu sudah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat yang kini aktif menjalin kerja sama dengan negara lain. Salah satunya adalah Prefektur Miyazaki, yang kini menjalin kerja sama dengan Pemerintah Indonesia.
Saat melakukan kunjungan ke Kantor Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) di Jakarta, Selasa (12/5/2026), Gubernur Prefektur Miyazaki, Shunji Kono, membahas masalah keinginannya untuk menyerap tenaga kerja dari Indonesia.
Gubernur Shunji Kono mengatakan, pemerintah Miyazaki menyampaikan bahwa Jepang saat ini menghadapi tantangan serius berupa depopulasi dan kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor industri.
“Jepang mengalami depopulasi, sementara Indonesia populasinya terus berkembang. Karena itu, kerja sama ini sangat penting bagi kedua belah pihak,” ujar Shunji Kono dalam pertemuan tersebut.
Sebaliknya, kata dia, Indonesia dinilai memiliki potensi besar karena jumlah penduduk usia produktif terus berkembang. Kondisi tersebut membuat kerja sama penempatan tenaga kerja antara kedua negara dipandang saling menguntungkan.
Pemerintah Miyazaki berharap semakin banyak perusahaan di wilayahnya merekrut pekerja asal Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di masa depan.
Saat ini, lebih dari 3.000 pekerja Indonesia telah bekerja di Miyazaki melalui skema Specified Skilled Worker (SSW). Mereka bekerja di berbagai bidang seperti manufaktur, perikanan, perkebunan, peternakan, caregiver, dan hospitality.
Skema SSW merupakan program tenaga kerja berketerampilan khusus yang dibuka Jepang untuk mengatasi kekurangan pekerja di sektor-sektor tertentu.
Program ini menjadi salah satu jalur utama masuknya pekerja Indonesia ke Jepang dalam beberapa tahun terakhir.
Pemerintah Indonesia menilai kondisi tersebut menjadi peluang strategis untuk memperluas penempatan pekerja formal berketerampilan di Jepang.
Namun, peluang tersebut juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dalam diskusi kedua belah pihak, pemerintah Indonesia menekankan pentingnya pelatihan bahasa Jepang serta peningkatan kompetensi teknis bagi calon pekerja migran yang akan ditempatkan di Jepang.
“Kita harus mempersiapkan SDM dari sisi bahasa dan kompetensi teknis agar mampu memenuhi kebutuhan industri di Jepang,” kata Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin.
Arahan Presiden juga disebut menjadi dasar penguatan kebijakan penempatan pekerja migran Indonesia di sektor formal global.
Pemerintah ingin memastikan pekerja Indonesia yang berangkat ke luar negeri memiliki keterampilan memadai dan mendapatkan perlindungan yang lebih baik.
Selain Miyazaki, KP2MI menyatakan akan terus menjajaki kerja sama serupa dengan prefektur-prefektur lain di Jepang.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas peluang kerja sekaligus memperkuat posisi pekerja Indonesia di pasar tenaga kerja internasional.
“Kami akan menjajaki kerjasama serupa dengan prefektur lain di Jepang sesuai arahan presiden,” ucap Mukhtarudin. (*)