Jakarta, NU Online
Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam program penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menuai sorotan publik.
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyebut keterlibatan TNI bertujuan memperkuat nilai nasionalisme, kedisiplinan, dan wawasan kebangsaan bagi para penerima beasiswa.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad menilai kebijakan itu tidak tepat karena tugas utama TNI sejatinya difokuskan pada pertahanan negara, bukan urusan pendidikan maupun pengelolaan beasiswa.
“Ini tidak tepat dan saya kira lebih baik diserahkan kepada ahlinya, yakni mereka yang memang ahli pendidikan tinggi dan wawasan kebangsaan, yang keilmuannya, penelitiannya, dan disertasinya terkait hal itu, ketimbang institusi yang bukan tupoksinya di sana,” katanya kepada NU Online, Kamis (7/5/2026).
Menurut Hussein, banyak akademisi dan ahli yang lebih memahami persoalan tersebut, namun justru tidak dilibatkan.
Ia menegaskan bahwa TNI selama ini dididik, dilatih, dan dipersenjatai untuk kepentingan perang serta pertahanan negara. Karena itu, pelibatan TNI dalam urusan beasiswa dinilai menunjukkan kekeliruan dalam penempatan fungsi institusi negara.
“Dipersenjatai, dibelikan Sukhoi, kapal perang, bahkan kapal induk, itu semata-mata tujuannya untuk pertahanan dan perang, bukan untuk tugas-tugas lain,” ujarnya.
Hussein juga menilai langkah pemerintah tersebut memperlihatkan sikap yang kurang menghargai keilmuan. Sebab, pemerintah dianggap lebih memilih melibatkan TNI dibanding tenaga ahli yang memiliki latar belakang akademik dan penelitian yang relevan.
“Itu seolah-olah yang benar-benar punya jiwa nasionalisme hanya TNI dan yang bisa menilai hanya TNI. Padahal hal itu bisa diukur melalui berbagai aspek yang lebih dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan, bukan sekadar jargon yang melekat pada TNI,” jelasnya.
Ia menilai tugas tersebut lebih layak diserahkan kepada ahli pendidikan tinggi maupun pakar wawasan kebangsaan yang memiliki kapasitas akademik di bidang tersebut.
Lebih jauh, Hussein menyebut kondisi itu sebagai gejala menguatnya pola neo-Orde Baru, ketika banyak urusan sipil mulai melibatkan TNI.
“Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi diurus TNI. Bahkan dari urusan tanam jagung sampai beasiswa juga diurus TNI. Saya kira itu hal yang keliru,” katanya.
Menurutnya, dalam negara demokrasi seharusnya terdapat spesialisasi dan pembagian peran yang jelas dalam penyelenggaraan negara. “Bukan justru salah satu institusi menjadi superbody yang memiliki banyak kewenangan seperti TNI saat ini,” terangnya.