JAKARTA (SuaraNahdliyin.id) – Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, Jawa Timur, pada 27-31 Agustus 2026, menjadi momentum penting dalam menentukan arah kepemimpinan NU di masa mendatang. Dengan jumlah warga Nahdliyin yang sangat besar, pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak sekadar memilih sosok pemimpin baru, tetapi juga menentukan masa depan organisasi dalam menjaga peran kebangsaan dan pelayanan kepada umat.
Hatim Gazali salah satu tokoh muda NU, menilai Muktamar bukan sekadar menjadi ajang memilih figur paling populer. Menurutnya, integritas, rekam jejak pengabdian, dan kapasitas kepemimpinan dinilai harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan Ketua Umum PBNU periode mendatang.
“Muktamar bukan sekadar momentum memilih sosok yang memiliki dukungan politik terbesar, melainkan menentukan pemimpin yang mampu menjaga marwah dan kemandirian organisasi. Selain itu, pemimpin NU perlu memiliki wawasan nasional dan global, menjaga independensi organisasi dengan tidak menjadi bagian dari partai politik maupun tidak sedang menduduki jabatan politik, serta mampu menjadikan NU sebagai kekuatan masyarakat sipil yang tetap kritis sekaligus konstruktif,” kata Hatim, Senin (3/8/2026).
Menurut Hatim, terdapat sembilan kriteria penting yang harus dimiliki calon Ketua Umum PBNU. Pertama; sosok calon Ketua Umum PBNU harus memiliki kemampuan menjadi pemersatu di tengah dinamika internal organisasi. Kedua; memiliki akar kuat di dunia pesantren, ketiga; memiliki pengalaman panjang berkhidmat mulai dari tingkat ranting hingga kepengurusan pusat.
Sedangkan ke empat, kriteria calon ketua umum harus memiliki wawasan nasional dan global, kelima; menjaga independensi organisasi dari kepentingan politik praktis, keenam; berpihak kepada kelompok masyarakat yang lemah, ketujuh; mampu menjaga tradisi pesantren sembari mendorong modernisasi organisasi, kedepalan; memiliki kapasitas keulamaan, kesembilan; memiliki kemampuan organisasi, integritas, dan rekam jejak kerja yang telah teruji.
“Pemimpin NU harus memiliki sembilan kriteria ini, agar NU tetap mampu menjaga marwah pesantren, memperkuat pelayanan kepada warga, serta meningkatkan kontribusinya dalam menjawab berbagai persoalan bangsa dan tantangan global,” tuturnya.
Hatim juga berharap Muktamar PBNU tidak hanya menghasilkan figur yang memperoleh dukungan politik terbesar, tetapi juga pemimpin yang memiliki kapasitas menyatukan organisasi, menjaga independensi NU, memperkuat khidmah kepada umat, dan membawa organisasi memasuki abad keduanya dengan visi yang lebih kuat.
Untuk itu, Hatim mendesak, penilaian terhadap para kandidat tidak semata didasarkan pada popularitas atau dukungan politik, melainkan pada rekam jejak pengabdian, kapasitas kepemimpinan, integritas, serta kemampuan menjaga marwah dan kemandirian Nahdlatul Ulama.
Hatim meminta agar warga Nahdliyin mengawal para pimpinan cabang dan wilayah mereka masing-masing, untuk memilih calon ketum yang memenuhi sembilan kritera di atas. “Jika tidak, NU tetap akan berkubang dalam gejolak internal, intrik politik, dan tidak bisa memberikan solusi bagi kemaslahatan umat,” pungkasnya. rai
