Jakarta, NU Online
Wakil Duta Besar (Wadubes) Selandia Baru, Hamzah Haidon menyambangi Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat 164, Jakarta Pusat, pada Kamis (7/5/2026).
Ditemui langsung oleh Ketua PBNU, KH Ulil Abshar Abdalla dan Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) PBNU, Hj Safira Machrusah atau Rosa, tampak pertemuan tersebut berlangsung sangat intens dan hangat.
Rosa menegaskan, kedatangan Wakil Duta Besar Selandia Baru bertujuan mendalami hubungan Islam dengan budaya masyarakat Indonesia. Ia juga menyebut Hamzah Haidon melakukan kunjungan kehormatan ke PBNU usai resmi dilantik baru-baru ini.
“Jadi konteks itulah yang punya pandangan kalau mendapatkan informasi yang lebih akurat dari Nahdlatul Ulama itu bisa memberikan pengaruh yang positif dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hubungan kultural Indonesia dengan New Zealand, dalam hal ini hubungan keislaman, apalagi dia punya latar belakang orang Islam dari Lebanon dan Sunni,” katanya kepada NU Online usai pertemuan.
Rosa mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai isu sosial budaya hingga terorisme. Ia menyebut Gus Ulil menjelaskan bahwa narasi terkait gerakan radikal di Indonesia saat ini sudah jauh berbeda dibanding sebelumnya.
“Sekarang sudah tidak ada lagi Jamaah Islamiyyah, terus kemudian yang disampaikan itu akhirnya menjadi menurun eskalasinya dari kelompok-kelompok seperti Nahdlatul Ulama, frekuensi menyampaikan perdamaian dan itu sudah masif pada saat itu. Sehingga dengan sendirinya lama-lama menjadi menurun,” katanya.
Ia juga menyebut Gus Ulil menjelaskan karakter masyarakat Indonesia yang cenderung melakukan silent activism atau gerakan diam dalam menyikapi berbagai persoalan.
“Jadi hal-hal demikian itu yang kemudian juga mendukung tercapainya suatu model perdamaian situasi di negeri kita,” katanya.
Selain itu, Rosa mengatakan pertemuan juga membahas posisi Indonesia dalam Board of Panel (BoP) serta tantangan yang dihadapi Presiden dalam keterlibatan tersebut. Dalam diskusi itu, Gus Ulil disebut menyoroti berkembangnya narasi ketidakpuasan publik terhadap peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dinilai tidak lagi sekuat dahulu.
“Keputusan-keputusan yang mestinya bisa mengikat untuk semua anggota negara-negara juga tidak menjadi mengikat. Terlebih dengan adanya konflik yang terjadi di Timur Tengah itu nampak betul bahwa soal multilateralisme itu menjadi dipertanyakan,” katanya.
Ia menambahkan, konflik di Gaza juga menjadi perhatian karena bantuan kemanusiaan disebut masih mengalami hambatan distribusi sehingga memperburuk kondisi warga sipil di wilayah tersebut. “Sehingga banyak warga Gaza yang juga menderita,” jelasnya.
Rosa juga menyampaikan pandangannya bahwa generasi muda saat ini banyak melihat langsung realitas global melalui media sosial. Menurutnya, publik menyaksikan bagaimana negara-negara besar, termasuk anggota Dewan Keamanan PBB, belum mampu menyelesaikan persoalan internasional yang dinilai sangat krusial.
“Security Council atau Dewan Keamanan PBB, nyata-nyata tidak bisa memecahkan sebuah masalah yang sangat besar, yang sangat krusial. Mereka melihat ada ketidakberimbangan yang terjadi di dunia ini,” terangnya.