JAKARTA (SuaraNahdliyin.id) – Nama mantan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj semakin menguat sebagai rais aam PBNU menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Mantan ketua umum PBNU dua periode ini dinilai sebagai sosok yang berpengalaman, konsolidator, dan selalu turun langsung menyelesaikan masalah.
“Saya mengikuti kabinetnya Pak Said. Saya juga lama berinteraksi dengan beliau. Setahu saya, dalam dua periode (Ketua Umum PBNU), Pak Said itu relatif aman. Nggak ada masalah, ” terang Tokoh Senior NU KH. Adnan Anwar saat berbicara pada Serial Muktamar Ke-35 NU bertajuk “Mencari Sosok Ideal Rais Aam PBNU di Kafe Trisnoku, Jakarta, Senin (24/8/2026).
Dua narasumber lainnya dalam diskusi ini adalah Pengamat Politik Ujang Komarudin dan Tokoh Senior NU KH Mukti Ali Qusyairi serta Nono Suwarno sebagai moderator. Menurutnya, persoalan yang bersifat furu’ atau cabang bisa diselesaikan dengan baik. Selama kepemimpinan Kiai Said, tidak pernah ada keributan, karena semua masalah bisa dibereskan. Tentu, kata Kiai Adnan, masalah tetap ada, tetapi tidak sampai menimbulkan guncangan-guncangan yang menyebabkan perpecahan di internal organisasi.
“Artinya Pak Said itu figur yang konsolidator. Sosok yang pengalaman, kemudian beliau juga berinteraksi dengan masalah geopolitik. Itu sangat penting,” bebernya.
Kiai Said juga dikenal sebagai pemimpin yang turun langsung menyelesaikan masalah. Misalnya, ketika ada polemik nasab Ba’lawi, Kiai Said berupaya menjelaskan masalah tersebut, sehingga masalah mereda.
Bagaimana dengan nama lain, seperti KH Ma’ruf Amin dan KH Miftachul Akhyar yang juga digadang-gadang sebagai calon Rais Aam PBNU? Kiai Adnan mengatakan Kiai Ma’ruf merupakan sosok yang berpengalaman. Sedangkan Kiai Mifta, masa kepemimpinannya diwarnai konflik dan aksi saling pecat dengan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.
“Kalau memecat, kebahayaannya kan personifikasi individu. Seolah-olah NU itu menjadi urusan individu. Itu implikasi bahaya dari seseorang yang memecat ketua tanfidziyah. Itu kan belum pernah terjadi ya,” tegasnya.
Menurut Kiai Adnan, di internal NU memang pernah ada wakil ketua yang dipecat. Tapi setelah itu kemudian rekonsiliasi. Akhirnya pengurus itu masuk lagi dan damai.
“Peristiwa pecat-memecat itu jarang terjadi. Di sepanjang kami di PBNU dulu ya, tidak ada pecat-memecat, ” tegas Instruktur Nasional Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PKPNU) itu.
Sementara untuk Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), nama KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya juga semakin menguat mengingat PWNU maupun PCNU menilai positif hasil kinerja Gus Yahya. (Baca juga: Sudah Merasakan Hasilnya, PWNU-PCNU Dukung Gus Yahya)
Gus Yahya sendiri menyoroti pergeseran identitas ke-NU-an yang semakin cair di tengah masyarakat Indonesia. Untuk itu Gus Yahya menekankan perlunya mendefinisikan kembali NU di tengah tantangan zaman yang berubah. Hal itu disampaikannya dalam acara “Bincang-Bincang Menjelang Muktamar Ke-35 NU: NU Masa Depan dan Masa Depan NU” di Jakarta, Senin (24/8/2026).
Gus Yahya menjelaskan, bahwa saat ini batas-batas sosial dan kultural yang dulu menandai warga NU telah mengalami peleburan yang signifikan.
Selain peleburan kultural, Gus Yahya memaparkan data lonjakan drastis masyarakat yang mengaku sebagai warga NU secara eksplisit.
Merujuk pada berbagai survei, angka populasi Muslim yang mengaku NU meningkat dari sekitar 27 persen pada tahun 2005 menjadi sekitar 57,2 persen pada tahun 2024.
“Ini luar biasa. Bayangkan dalam waktu hanya 18 tahun,” katanya.
“Lalu NU dipersepsikan sebagai barang apa sekarang? Sementara, ya, kita menyadari realitas kehidupan NU sendiri itu juga mengalami perubahan-perubahan,” sambungnya.
Kalau struktur tidak bisa menjadi rujukan dari ta’rif NU, maka justru struktur ini yang kemudian larut ke dalam persepsi ke-NU-an yang awam di tengah-tengah masyarakat luas dan itu secara kultural sudah mulai terjadi,” tegasnya.
“Maka itu yang saya tawarkan ketika saya mencalonkan diri di Lampung itu bahwa saya ingin melakukan konsolidasi struktural dengan mentransformasikan model struktural NU dari model kasual menjadi model yang lebih formal,” tambahnya.
Mengenai dinamika politik domestik, Gus Yahya menegaskan komitmen NU untuk tetap berada pada jalur Khittah, yakni menjaga jarak dari politik kekuasaan.
Hal ini didasari data bahwa pemilih NU tersebar luas di berbagai partai politik, mulai dari Gerindra, PDIP, Golkar, hingga PKB.
“Saya berpikir untuk memperkuat apa yang sudah dihasilkan Muktamar ke-27 di Situbondo untuk kembali ke Khittah dengan menaruh NU dari semua kontestasi politik kekuasaan dan menempatkan NU sebagai buffer dari sistem politik ketika melakukan engagement dengan masyarakat,” paparnya.
Sementara itu di kancah internasional, Gus Yahya memproyeksikan NU sebagai pemain aktif yang memberikan solusi atas isu-isu global, bukan sekadar pendukung agenda pihak lain.
Maka saya berpikir bahwa kita harus berusaha menjadi active player di dalam percaturan internasional. Kita harus menawarkan inisiatif dan menawarkan gagasan-gagasan terkait berbagai macam isu yang dipertarungkan. Itu juga membutuhkan positioning di dalam konstelasi internasional,” urainya.
Di sisi lain, Wakil Rais Syuriyah PWNU DKI Jakarta, KH Endin AJ Soefihara, turut memberikan catatan mengenai syarat ideal menjadi Ketua Umum PBNU yang mencakup aspek keilmuan, spiritualitas, hingga logistik.
“Jadi, Ketua Umum PBNU itu kan syaratnya memiliki kapasitas keilmuan, terkenal, lalu spiritualitasnya tinggi. Itu kan syarat yang pertama. Syarat yang kedua itu punya logistik. Itu baru syarat Ketua Umum PBNU,” kata KH Endin.
Cuma untuk terkenal dan punya spiritual dan punya logistik, itu celakanya harus jadi Ketua Umum PBNU dulu,” selorohnya. (jok)
