JAKARTA (SuaraNahdliyin.id) – Pengelolaan data digital yang digaungkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merupakan program yang patut untuk didukung. Hal ini disampaikan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) saat peluncuran Platform Digital ‘Saadatuna’, di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Gus Yahya menegaskan, bahwa data warga Nahdlatul Ulama (NU) merupakan amanah yang tidak boleh diperjualbelikan ataupun dimanfaatkan untuk kepentingan politik.
Menurut Gus Yahya, di era digital, menjaga keamanan data warga menjadi bagian dari pelaksanaan prinsip al-amanah wal wafa bil ahdi (dapat dipercaya dan menepati janji), salah satu dari lima prinsip dasar Mabadi Khaira Ummah yang dirumuskan oleh KH Mahfudz Shiddiq.
“Data warga ini amanah, bukan milik pengurus. Jadi ndak bisa diperjualbelikan. Ndak bisa dipinjam untuk politik atau apa. Dan itu harus ada jaminan,” ujar Gus Yahya dalam siaran persnya, Kamis (6/8/2026).
Ia mengatakan, PBNU tengah membangun sistem teknologi yang mampu menjamin keamanan data warga. Dengan sistem tersebut, data hanya dapat digunakan sesuai peruntukannya, yakni untuk kemaslahatan warga NU.
Bahkan, kata dia, warga nantinya dapat memastikan sendiri bahwa data mereka tetap aman. “Warga bisa mengecek bahwa datanya selamat. Dan saya pribadi siap mempertanggungjawabkan di hadapan warga, di hadapan pengurus, di hadapan Allah SWT,” ucapnya.
Peluncuran Saadatuna merupakan upaya PBNU mengontekstualisasikan Mabadi Khaira Ummah, yakni prinsip dasar pembentukan umat terbaik yang digagas KH Mahfudz Shiddiq.
Gus Yahya menjelaskan, prinsip pertama adalah ash-shidqu atau kejujuran. Menurut dia, kejujuran menjadi fondasi utama dalam membangun peradaban maupun organisasi.”Sebelum segala sesuatu, nomor satu itu kejujuran. Makanya KH Mahfudz Shiddiq itu menempatkan as-Shidqu itu nomor satu paling dulu,”kata dia.
Ia mengingatkan, pasar atau kehidupan sosial yang dipenuhi ketidakjujuran akan menjadi sarang kejahatan. Karena itu, tantangan organisasi saat ini bukan hanya menghadirkan teknologi, melainkan memastikan orang yang benar-benar jujur tetap memperoleh kepercayaan.
“Yang bisa kita upayakan adalah bagaimana supaya yang jujur beneran tetap bisa menang walaupun kejujurannya tidak terlihat. Karena kadang ya, tukang tipu itu kelihatannya jujur juga gitu. Jadi bagaimana supaya yang jujur beneran ini loh ini tetap bisa menang. Itu yang harus kita pikirkan caranya,” jelas dia.
Prinsip berikutnya adalah al-adalah atau keadilan. Gus Yahya menilai, pelayanan organisasi tidak boleh hanya cepat dirasakan oleh wilayah yang dekat dengan pusat, sementara daerah terpencil harus menunggu lebih lama.”Apa yang didapatkan oleh cabang di Jakarta juga harus bisa didapat oleh ranting di NTT misalnya atau MWC di Papua,” kata dia.
Ia menilai, keadilan berarti menghadirkan kesempatan dan fasilitas yang sama bagi seluruh warga NU tanpa memandang lokasi geografis.
Sementara itu, prinsip al-istiqamah dimaknai sebagai kesinambungan pembangunan organisasi lintas kepengurusan. Menurut Gus Yahya, sebuah program tidak boleh berhenti hanya karena pergantian periode kepemimpinan.
“Yang diharapkan istiqamah itu bukan cuma kita sebagai pribadi, jam’iyah ini juga harus istiqamah,” ujar dia.
Ia mengibaratkan satu periode kepengurusan sebagai peletak fondasi bangunan yang harus diteruskan pada periode berikutnya hingga menjadi utuh dan dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.
Adapun prinsip terakhir adalah taawun atau tolong-menolong dalam kebaikan. Menurut Gus Yahya, semangat saling membantu sudah menjadi watak warga NU sejak lama. Tantangan saat ini adalah membangun sistem yang mampu mempertemukan pihak yang membutuhkan bantuan dengan mereka yang siap menolong secara cepat.
“Yang perlu dilakukan oleh organisasi ini adalah mencari cara dan membangun satu alat supaya yang butuh pertolongan dan yang bisa menolong tersambung satu sama lain sehingga mereka bisa ketemu hari itu juga, nggak menunggu bulan depan atau kapan. Itu yang kita upayakan,” kata dia. (rls/rep/rai)
