BANJARBARU (SuaraNahdliyin.id) – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta Kementerian Agama (Kemenag) lebih memperketat lagi perizinan pendirian pesantren. Pengetatan pemberian izin ini untuk mencegah munculnya lembaga mengatasnamakan pesantren tapi tidak layak yang berpotensi menimbulkan kasus kekerasan terhadap santri dan santriwati. Kasus-kasus kekerasan pada santri yang mencuat akhir-akhir ini sebagian besar terjadi di lingkungan lembaga yang hanya mengaku sebagai pesantren alias pesantren abal-abal.
Sekretaris Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) PBNU, Ulun Nuha, mengatakan permintaan tersebut menjadi salah satu rekomendasi utama halaqah pengasuh pesantren dalam rangkaian Gerakan Nasional Pesantrenku Aman yang telah berlangsung di berbagai daerah. “Halaqah pengasuh meminta kepada Kementerian Agama dan pemerintah untuk memperketat izin pesantren, betul-betul menyeleksi pesantren mana yang betul-betul layak untuk dapat izin,” kata dia setelah mendampingi Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menghadiri kegiatan Gerakan Nasional Pesantrenku Aman di Pondok Pesantren Darul Ilmi di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Selasa (11/8/2026).
Selain itu, kata dia, halaqah meminta Kementerian Agama lebih intens melakukan pengawasan terhadap pesantren dengan melibatkan seluruh komponen, termasuk RMI PBNU dan forum komunikasi, agar tidak ada pesantren abal-abal yang menimbulkan berbagai kasus kekerasan.
“Halaqah sepakat meminta pemerintah melarang semua pihak yang tidak layak dan tidak memiliki izin pesantren untuk menyelenggarakan pendidikan atas nama pesantren karena hal tersebut berpotensi merusak nama baik pesantren,” katanya.
Dia juga mengajak seluruh pesantren untuk berbenah dan melakukan transformasi guna mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi seluruh komponen pesantren.
Gerakan Nasional Pesantrenku Aman di Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru merupakan roadshow ke-22 yang dilaksanakan PBNU setelah sebelumnya berkeliling ke 21 kota dan 21 pesantren dalam rangka mengajak pesantren melakukan perubahan perilaku.
Ia menjelaskan rangkaian kegiatan tersebut dimulai dari halaqah kiai atau pengasuh, kemudian pelatihan bagi musyrif dan musyrifah atau para guru, serta pelatihan bagi santri dengan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing kota.
Pelatihan bagi santri mencakup pencegahan kekerasan dan pelatihan media, sedangkan format kegiatan dapat berbeda di sejumlah kota, namun secara umum tetap diarahkan untuk melibatkan seluruh komponen pesantren dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman.
“Intinya adalah ke dalam kita ingin betul-betul mengajak semua komponen di dalam pesantren untuk mewujudkan pesantren yang aman dan nyaman,” tuturnya.
Selain itu, kampanye tersebut juga ditujukan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa puluhan ribu pesantren memiliki jutaan praktik baik yang mencerminkan pesantren sebagai lingkungan pendidikan yang aman.
“PBNU terus mengajak pesantren melakukan perubahan perilaku dan transformasi melalui rangkaian kegiatan, sehingga upaya pencegahan kekerasan dan penciptaan lingkungan pesantren yang aman dapat menjadi tanggung jawab kita bersama,” kata Ulun Nuha.
Seperti diberitakan SuaraNahdliyin.id sebelumnya, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengatakan, penguatan dilakukan melalui konsolidasi antar pesantren untuk menyusun standar keamanan, memetakan kebutuhan. Selain itu juga untuk membangun pola kerja sama dan pendampingan dalam mewujudkan lingkungan pesantren yang aman.
Konsolidasi ini menjadi bagian dari rangkaian program NU yang telah berjalan sejak awal tahun dalam memperkuat sinergi antar pesantren. Menurutnya, setiap pesantren memiliki kebutuhan keamanan yang berbeda sehingga perlu dilakukan identifikasi secara bersama sebelum menentukan langkah tindak lanjut.
“Di situ dibicarakan tentang standar keamanannya apa saja, apa kebutuhan-kebutuhan yang ada dan diidentifikasi, kemudian bagaimana kita bisa melakukan kerja sama antar-pesantren untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu,” katanya.
Gus Yahya menyebut keikutsertaan 20 pesantren dalam konsolidasi tersebut merupakan tahap awal untuk mempertemukan berbagai kebutuhan sekaligus mencari pola kerja sama yang dapat diterapkan.
“Alhamdulillah hari ini ada 20 pesantren yang ikut serta dalam kegiatan di PBNU ini. Mudah-mudahan ini sebagai langkah awal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hasil identifikasi kebutuhan nantinya akan ditindaklanjuti melalui program pendampingan yang melibatkan PBNU bersama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU). Pendampingan akan dilakukan secara berjenjang melalui struktur organisasi NU, mulai dari tingkat PBNU hingga cabang, sehingga kebutuhan masing-masing pesantren dapat ditangani sesuai hasil konsolidasi.
Gus Yahya menilai kolaborasi antar pesantren menjadi bagian penting dalam membangun Pesantren Aman. Melalui kerja sama tersebut, pesantren dapat saling berbagi pengalaman, pengetahuan, maupun dukungan sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing.
Sementara, Pemprov Kalsel menyambut baik Gerakan Nasional Pesantrenku Aman. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kalsel Fahrurazi, mengatakan para orang tua yang memiliki anak di pondok pesantren agar tidak khawatir dengan adanya kasus yang melibatkan oknum tertentu.
Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari dinamika yang perlu disikapi bersama melalui penguatan sistem keamanan dan perlindungan di lingkungan pesantren, sehingga ke depan pesantren dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi para santri.
“Kami menyambut baik adanya gerakan Pesantren Aman ya. Jadi para orang tua tidak perlu khawatir dengan adanya kasus yang melibatkan oknum tertentu. Tentu be Akhlakul Karimah,” ucapnya.
PBNU berharap konsolidasi di Kalimantan Selatan menjadi pijakan awal bagi program lanjutan yang melibatkan lebih banyak pesantren, sekaligus memastikan gerakan Pesantren Aman dapat berjalan secara berkelanjutan di lingkungan Nahdlatul Ulama. (jok)
