JAKARTA (SuaraNahdliyin.id) – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menawarkan pendekatan diplomasi berbasis nilai-nilai Islam sebagai jalan keluar dari krisis peradaban dan konflik global. Hal tersebut dikatakan Gus Yahya saat menyampaikan orasi ilmiah dalam acara Peluncuran Perdana Buku “Islam, Conflict, and Political Transformation in Southeast Asia” yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Auditorium Gedung Widya Graha BRIN, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Gus Yahya menegaskan bahwa perhatian utamanya bukan sekadar membedah teori ilmiah, melainkan keselamatan manusia yang terjebak di tengah pergolakan politik internasional. Menurutnya, tatanan dunia yang harmonis hanya bisa terwujud jika seluruh pihak berkomitmen pada kesetaraan hak dan kemanusiaan.
“Kita sebetulnya tidak punya pilihan supaya semua manusia, setiap manusia, bisa hidup dengan sentosa, merdeka, dan aman. Maka kita perlu memperjuangkan terwujudnya suatu tatanan internasional yang sungguh-sungguh adil dan harmonis,” kata Gus Yahya.
Gus Yahya kemudian. mengambil inspirasi dari perjalanan sejarah Nabi Muhammad SAW saat menyepakati Perjanjian Hudaibiyah. Ia menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan fleksibilitas luar biasa demi tercapainya konsensus damai, bahkan ketika utusan Quraish Makkah menuntut penghapusan redaksi bernuansa keagamaan dalam naskah perjanjian hingga penundaan ibadah umrah.
“Ketika utusan Quraisy Makkah meminta supaya kalimat Bismillahirrahmanirrahim dihapus, Rasulullah hapus saja. Ketika perunding Makkah ini meminta supaya sebutan Rasulullah dihapus dan diganti dengan Ibnu Abdillah, beliau hapus saja,” ujarnya.
Sikap diplomatik Rasulullah SAW tersebut, lanjut Gus Yahya, menegaskan prinsip fundamental bahwa kesepakatan damai harus mampu mengesampingkan norma atau aturan asal demi mencegah kehancuran yang lebih besar.
“Inspirasi paling fundamental dari Sunnah Nabi adalah bahwa untuk menyelesaikan konflik, yang harus difokuskan adalah bagaimana mencapai kesepakatan, yaitu kesepakatan untuk berdamai. Apapun yang harus dikorbankan, harus dikorbankan demi kesepakatan damai karena itu yang paling utama,” tegasnya dikutip dari NU Online.
Gus Yahya pun mengkritik kecenderungan para aktor geopolitik dan lembaga internasional modern yang sering kali mengalami kebuntuan karena bersikeras mempertahankan norma hukum asal serta ego kelompok. Padahal, ketika kesepakatan untuk berdamai telah dicapai, seluruh aturan formal seharusnya ditundukkan di bawah konsensus tersebut demi menyelamatkan jiwa manusia dari ancaman krisis yang kian meluas.
Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Rembang ini mengingatkan bahwa potensi eskalasi konflik dunia sangat nyata dan membutuhkan langkah konkret dari seluruh komponen peradaban. “Kekacauan kemungkinan akan terus-menerus meningkat, semakin intens, dan semakin meluas apabila umat manusia ini tidak melakukan sesuatu untuk mencegahnya,” katanya.
Gus Yahya menilai berbagai krisis, perang saudara, dan ketegangan politik global saat ini tidak semata-mata disebabkan benturan agama atau nilai peradaban. Menurutnya, konflik tersebut lebih banyak dipengaruhi pertarungan pragmatis para aktor dunia untuk memperebutkan hegemoni kekuasaan. Gus Yahya mengkritisi kecenderungan akademisi Barat dan pengamat internasional yang dinilainya terlalu sibuk mengotak-ngotakkan umat Islam ke dalam berbagai golongan, seperti Islam moderat, fundamentalis, hingga radikal. Menurutnya, pengategorian tersebut kerap mengaburkan akar persoalan geopolitik.
Ia menjelaskan bahwa identitas agama, etnisitas, maupun ras dalam arena pertarungan geopolitik global pada hakikatnya lebih berperan sebagai instrumen, bukan pemantik utama konflik.
“Agama, etnisitas, dan ras di dalam pertarungan hegemoni ini perannya adalah peran instrumental saja, bukan akar masalah. Ketika sebuah bangsa diinvasi atau terancam, instrumen apa pun akan digunakan untuk melawan, termasuk sentimen keagamaan,” ujar Gus Yahya.
Gus Yahya mencontohkan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia pada 1945. Menurutnya, perlawanan rakyat Indonesia saat itu tidak semata-mata dipicu isu keagamaan, melainkan oleh keharusan mempertahankan kedaulatan bangsa dari penjajahan. “Kalau tahun 1945 seluruh pejuang kita bersikap ‘moderat’ terhadap penjajah, Indonesia tidak akan pernah merdeka. Semua orang saat itu harus bersikap tegas dan radikal demi memperjuangkan kemerdekaan,” tegasnya.
Dari perspektif sosiologi politik, Gus Yahya mengamati bahwa peradaban dunia saat ini mengarah pada terbentuknya satu peradaban global tunggal yang saling memengaruhi dan berbaur (one single interfused global civilization).
Dalam kondisi tersebut, menurutnya, tidak ada satu negara pun yang dapat sepenuhnya mengisolasi diri. Dinamika tersebut, lanjut Gus Yahya, memicu ketakutan di negara-negara besar seperti Amerika Serikat yang mempersepsikan penurunan atau hilangnya kontrol atas jaringan global sebagai ancaman langsung terhadap keberlangsungan dan pengaruh mereka.
Untuk mempertahankan hegemoni tersebut, Gus Yahya menyebut terdapat dua taktik utama yang dijalankan para aktor global, yaitu kooptasi dan netralisasi. Kooptasi dilakukan dengan merangkul, memengaruhi, dan mengendalikan aktor-aktor kunci di kawasan target agar tunduk pada aliansi. Sementara itu, netralisasi dilakukan dengan melumpuhkan kapasitas strategis aktor lokal yang menolak dikooptasi melalui penciptaan ketidakstabilan di kawasan.
Ia menunjuk eskalasi di sepanjang jalur maritim strategis, seperti Laut Merah, termasuk konflik di Yaman, perang saudara di Sudan, dan dualisme di Somalia, sebagai cerminan pola netralisasi kawasan untuk mengamankan kontrol atas lalu lintas logistik dan komoditas dunia. Ancaman serupa, menurutnya, juga terus membayangi jalur-jalur vital lainnya, seperti Selat Malaka, apabila para aktor yang berupaya mempertahankan hegemoni merasa kontrol mereka mulai tergoyahkan. (jok)
