Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan terbesar di dunia, terus membuktikan komitmennya dalam merespons dinamika zaman. Di tengah gelombang disrupsi digital, NU tidak hanya berpegang teguh pada khittah dan tradisinya, tetapi juga secara progresif mengadopsi inovasi untuk memperkuat daya saing dan relevansinya.
Salah satu ikhtiar konkret yang patut diapresiasi adalah lahirnya Digitalisasi Data dan Pelayanan (Digdaya) Nahdlatul Ulama, sebuah platform digital komprehensif yang bertujuan menghubungkan, memberdayakan, dan memodernisasi ekosistem layanan bagi seluruh pengurus serta warga NU. Kehadiran Digdaya NU bukan sekadar tentang adopsi teknologi, melainkan juga sebuah gerakan transformasi budaya organisasi yang berorientasi pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Platform ini menjadi tulang punggung digital yang memungkinkan pengelolaan administrasi, pendataan, dan layanan berjalan lebih cepat, tertib, dan terintegrasi dari tingkat Pengurus Besar (PBNU) hingga ke Ranting. Dengan Digdaya NU, wajah tata kelola organisasi semakin modern tanpa meninggalkan akar tradisinya.
Platform digital ini terus dikembangkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk perencanaan jangka panjang. Bahkan dokumen Digdaya akan menjadi panduan arah gerak organisasi dalam menetapkan strategis “Peta Jalan 25 Tahun NU (2026–2050)” dengan capaian “NU Digdaya 2050”.
Peta jalan ini menitikberatkan pada tiga misi utama, mencakup konsolidasi tata kelola internal jam’iyah, peningkatan kesejahteraan ekonomi warga dan mutu pendidikan, hingga penguatan diplomasi kebangsaan dan peradaban di tingkat global.
Guna mencapai target utama pada tahun 2050, PBNU membagi pelaksanaan program kerja ke dalam lima tahapan strategis berdurasi masing-masing lima tahun.
Fase pertama (2026–2030) difokuskan pada Transformasi Jam’iyah, yang mencakup pembenahan struktur organisasi, kultur kerja, sistem kaderisasi, serta pembangunan fondasi digitalisasi terintegrasi. Tahap kedua (2031–2035) diarahkan pada Akselerasi Transformasi untuk memperluas cakupan layanan di bidang keagamaan, pendidikan, dan ekonomi.
Sedangkan untuk tahap ketiga (2036–2040), NU menargetkan pencapaian Kemandirian Jam’iyah secara finansial dan operasional. Sementara tahap keempat (2041–2045) ditargetkan mengukuhkan peran organisasi sebagai Kepemimpinan Etik di tingkat nasional dan internasional. Rangkaian tersebut diproyeksikan bermuara pada tahap kelima (2046–2050), yakni pembentukan Ekosistem Peradaban yang terintegrasi secara global.
Untuk mengeksekusi tahapan tersebut, PBNU menetapkan tujuh bidang intervensi utama, yaitu. Pertama, Konsolidasi Organisasi: Integrasi tata kelola, kaderisasi profesional, dan digitalisasi. Kedua, Sosial Ekonomi & Kesehatan: Pemberdayaan ekonomi kerakyatan, peningkatan derajat kesehatan, serta ketahanan keluarga.
Ketiga, Keunggulan SDM: Peningkatan mutu pendidikan dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi dan vokasi. Keempat, Pesantren & ASWAJA: Modernisasi pesantren berbasis tradisi turats serta penguatan paham Ahlussunnah wal Jama’ah yang moderat (wasathiyah).
Kelima, Lingkungan Hidup: Respons terhadap perubahan iklim dan transisi energi terbarukan. Keenam, Peran Kebangsaan: Kontribusi etis terhadap penguatan demokrasi, hukum, dan kebijakan publik. Terakhir ketujuh, Peradaban Dunia: Penguatan diplomasi kultural di kancah internasional.
Seluruh arah kebijakan dalam Peta Jalan 25 Tahun ini dirancang berpijak pada prinsip kemasyarakatan NU, seperti tawassuth (moderat), tasamuh (toleran), tawazunb(seimbang), dan i’tidal (tegak lurus) serta penguatan Trilogi Ukhuwah dan Mabadi’ Khaira Ummah. rai/tim
