Di tengah pusaran konflik elit di Jakarta yang laten, suara akar rumput NU mulai memperlihatkan kekuatan politiknya yang sesungguhnya. Dari Pragaan, Sumenep, hingga lima cabang di Eks-Keresidenan Banyumas, dukungan agar KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) melanjutkan kepemimpinan untuk periode kedua sebagai Ketum PBNU mengalir deras, organik dan tanpa rekayasa.

SIANG itu, 16 Mei 2026, halaman Kantor Majelis Wakil Cabang (MWC) NU Pragaan, Sumenep, bukan sekadar lokasi persinggahan biasa. Rombongan Gus Yahya yang tengah dalam perjalanan menuju Pondok Pesantren Annuqayah, Guluk-Guluk, disambut dengan intensitas emosional yang sulit dipalsukan.

Lantunan sholawat, riuh takbir, dan kehadiran puluhan kiai, ibu Muslimat, Ansor, Banser, hingga anak-anak santri menciptakan atmosfer kebanggaan yang membuncah sekaligus mengharukan.

Tanpa arahan, tanpa aba-aba, Rois Syuriah MWC NU Pragaan, Kyai Abdul Warits Anwar, menggenggam mikrofon dan melontarkan pernyataan yang langsung membakar semangat hadirin: "Kami sangat bangga atas kehadiran Gus Yahya… Kami minta Gus Yahya lanjutkan dua periode."

Pernyataan ini bukanlah sekadar basa-basi seremonial. Ini adalah artikulasi politik dari sebuah komunitas yang telah merasakan sendiri perubahan dalam tata kelola organisasi mereka.

Ketua Majelis Wakil Cabang (MWC) NU Pragaan, Kyai Hambali, kemudian memberikan konfirmasi faktual atas dukungan tersebut. Baginya, di bawah kepemimpinan Gus Yahya, organisasi NU menjadi "semakin tertata rapi, arahnya jelas dari PBNU, PWNU, PCNU sampai ranting."

Kemudahan dalam melangkah, itulah yang dirasakan oleh para pengurus di tingkat paling bawah. Dukungan untuk Gus Yahya, dengan demikian, bukan sekadar tentang figur, melainkan tentang keberlanjutan sebuah sistem yang telah terbukti memudahkan kerja-kerja pelayanan umat.

Wilayah yang Telah Bersuara

Jika peristiwa di Pragaan adalah titik awal dari gelombang dukungan tingkat akar rumput (grassroots), maka deklarasi di wilayah Eks-Keresidenan Banyumas beberapa pekan sebelumnya adalah bukti bahwa gelombang ini telah menjelma menjadi arus bawah yang terorganisasi.

Pada pertemuan tertutup di Pondok Pesantren Miftahul Huda, Kroya, Cilacap, lima Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), yakni Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, Banyumas, dan Kebumen, secara bulat menyatakan sikap yang sama. Ini bukan sekadar lima cabang. Ini adalah representasi dari wilayah dengan basis Nahdliyin yang sangat kuat di Jawa Tengah. Keputusan ini lahir dari kesadaran kolektif, bukan instruksi dari pusat.

Apa yang membuat dukungan ini menarik adalah argumen yang melandasinya. Para pimpinan cabang tersebut tidak serta-merta mendukung karena faktor karisma semata. Mereka memberikan penilaian berbasis kinerja dan program.

Katib Syuriah PCNU Cilacap, Kyai Abdal Malik, dengan tegas menyatakan bahwa ide dan gagasan transformasi NU yang dicanangkan Gus Yahya, "sudah semakin dirasakan hasilnya oleh pengurus di cabang dan warga NU". Ia merinci empat pekerjaan dasar yang telah dilakukan Gus Yahya dan harus dituntaskan. Yaitu perbaikan tata kelola, digitalisasi, kaderisasi, dan pengukuran kinerja.

Di sinilah letak perbedaan mendasar antara penilaian elit di Jakarta dengan realitas di lapangan. Sementara sejumlah politisi seperti Muhaimin Iskandar, Nusron Wahid hingga Prof. Nazaruddin Umar melabeli kepemimpinan Gus Yahya sebagai kegagalan, para pengurus cabang justru merasakan manfaat nyata dari program-program transformasi tersebut .

Program Sebagai Panglima

Salah satu program yang paling dinanti-nanti oleh kader di daerah adalah Sistem Informasi Strategis Nahdlatul Ulama (DIGDAYA). Program digitalisasi ini menjadi simbol nyata dari "NU yang tertata rapi" yang disebut oleh Kyai Hambali.

Ketua PCNU Banyumas, Kyai Mughni Labib, secara gamblang menyatakan, "Kami di Banyumas menunggu sekali tindak lanjut DIGDAYA sampai level ranting. Bahkan kami khusus membangun digitalisasi sendiri yang nanti siap disinkronkan dengan DIGDAYA PBNU".

Pernyataan ini sangat signifikan. Bahkan sebelum program pusat turun, cabang sudah bergerak sendiri, menciptakan sistem digital yang kemudian siap diintegrasikan. Ini adalah bukti bahwa tuntutan digitalisasi datang dari kebutuhan riil di tingkat cabang, dan Gus Yahya dianggap sebagai figur yang tepat untuk mengakselerasinya.

Keinginan untuk melanjutkan Gus Yahya bukanlah tentang mempertahankan orang, melainkan mempertahankan momentum percepatan digitalisasi yang telah berjalan. Mengganti komando di tengah jalan berisiko mengubur program-program strategis yang belum sepenuhnya mengakar.

Kompetensi Global

Selain urusan tata kelola internal, ada dimensi lain yang membuat Gus Yahya dipandang "sulit digantikan" oleh kader NU lainnya: kompetensi internasionalnya. Ketua PCNU Kebumen, Kyai Imam Satibi, secara eksplisit menyebut hal ini sebagai keunggulan komparatif Gus Yahya.

"Kami berharap Gus Yahya terus bisa mengupgrade warga NU di daerah agar semakin melek dengan situasi dan keadaan dewasa ini, termasuk soal situasi global," harap Kyai Imam Satibi. Harapan ini muncul di tengah meningkatnya peran NU dalam diplomasi dan isu-isu global.

Pada April 2026, misalnya, Gus Yahya menerima kunjungan Duta Besar Emirat Islam Afghanistan Mawlawi Sadullah Baloch di Gedung PBNU, di mana ia menyuarakan dukungan moral untuk perdamaian di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya Duta Besar Iran untuk Indonesia juga dijamunya, serta banyak petinggi negara sahabat lainnya.

Sepanjang tahun 2025, PBNU di bawah Gus Yahya juga tampil sebagai mitra strategis pemerintah, terlibat dalam program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), penanggulangan bencana dengan mobilisasi bantuan senilai miliaran rupiah ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, hingga Gerakan Keluarga Maslahat NU .

Program-program ini menunjukkan bahwa NU, di bawah Gus Yahya, tidak hanya sibuk dengan urusan internal, tetapi juga menjadi aktor penting dalam pembangunan nasional dan perdamaian global.

Bagi kader di daerah, memiliki ketua umum yang diakui di panggung internasional dan menjadi mitra sejajar pemerintah adalah sumber kebanggaan tersendiri.

Membaca Kebutuhan Akar Rumput

Dari Pragaan hingga Banyumas, ada benang merah yang menyatukan suara-suara dukungan ini. Akar rumput NU saat ini mendambakan kepastian dan keberlanjutan. Mereka telah lelah dengan konflik internal yang kerap menghambat gerak organisasi.

Gus Yahya sendiri, dalam pertemuan dengan para pimpinan PCNU di Kroya, menggunakan analogi yang jujur dan membumi: "Kalau saya punya hutang, sudah jatuh tempo belum bisa melunasi, maka apa yang akan sampean lakukan?" Para pimpinan cabang menjawab lantang, "Lanjutkan!".

Ia mengakui bahwa kinerjanya di penghujung periode pertama terhambat oleh berbagai "gangguan", fitnah, dan isu yang merusak kondusivitas organisasi. Karena itu, ia membutuhkan waktu tambahan untuk menuntaskan janji-janjinya.

Akar rumput memahami hal ini. Mereka tidak ingin periode kepemimpinan yang telah membawa banyak kemajuan terhenti hanya karena manuver politik segelintir orang di tingkat pusat.

Ini bukan sekadar tentang menyelamatkan Gus Yahya. Ini tentang menyelamatkan program. Ini tentang memastikan bahwa digitalisasi, perbaikan tata kelola, dan penguatan peran global NU terus berjalan. Ini tentang menjaga agar "kemudahan melangkah" yang telah dirasakan oleh MWC Pragaan dan PCNU se-Banyumas Raya tidak hilang begitu saja.

Pertarungan Mendefinisikan "Kepentingan Umat"

Menjelang Muktamar ke-35 PBNU pada Agustus 2026, gelombang dukungan dari akar rumput ini menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Mereka yang selama ini sering dianggap sebagai sekadar "pemanis" dalam panggung politik NU, kini berbicara dengan suara yang jernih dan terukur.

Mereka tidak mendukung karena uang, tidak mendukung karena tekanan, dan tidak mendukung karena balas jasa. Mereka mendukung karena mereka telah merasakan sendiri angin perubahan.

Pernyataan "Gus Yahya Harus Dua Periode" bukanlah slogan yang digaungkan di atas panggung. Ia adalah denyut nadi dari ribuan kader yang setiap hari bergelut dengan realitas organisasi di tingkat paling bawah.

Dalam pertarungan mendefinisikan "kemaslahatan umat" antara pusat dan daerah, antara elit dan akar rumput, suara dari Pragaan dan Banyumas ini menunjukkan bahwa transformasi organisasi yang nyata akan selalu memiliki konstituennya sendiri.

Dan saat ini, konstituen itu berseru keras.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Gus Yahya layak, melainkan apakah para pengambil keputusan di Muktamar nanti akan mendengarkan suara akar rumput yang selama ini menjadi tulang punggung Nahdlatul Ulama. (SM)