JAKARTA (SuaraNahdliyin.id) – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) kembali menegaskan peran strategis Nahdlatul Ulama sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat pelayanan publik. Ikhtiar itu disampaikan Gus Yahya saat bertemu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Pertemuan tersebut membahas penguatan layanan kesehatan bagi pelajar dan santri. Selain itu, juga membahas pengembangan layanan kesehatan berbasis komunitas, hingga isu Water, Sanitation and Hygiene (WASH), sebagai bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat.

Di bawah kepemimpinan Gus Yahya, PBNU terus memperluas kontribusinya dalam pembangunan nasional, termasuk di bidang kesehatan. Dengan jaringan organisasi yang menjangkau hingga tingkat desa serta ribuan pesantren di seluruh Indonesia, PBNU dinilai memiliki kapasitas besar untuk mendukung keberhasilan berbagai program prioritas pemerintah.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pemerintah tengah memfokuskan perhatian pada Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) serta percepatan penanggulangan penyakit menular, khususnya tuberkulosis (TBC). Menurutnya, kolaborasi dengan PBNU menjadi faktor penting agar program tersebut dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

"Penting sekali untuk bisa bekerja sama dengan NU sebagai ormas terbesar di Indonesia," ujar Budi Gunadi Sadikin.

Menanggapi hal itu, Gus Yahya menegaskan bahwa PBNU memiliki rekam jejak panjang dalam mendukung program-program pemerintah yang berdampak langsung bagi masyarakat. Komitmen itu, menurutnya, akan terus diperkuat melalui berbagai bentuk kolaborasi lintas sektor.

"PBNU berkomitmen dan sudah membuktikan komitmennya untuk bekerja bersama pemerintah melayani masyarakat, termasuk dalam bidang kesehatan. Di antara contohnya adalah vaksinasi Covid-19 dan penurunan stunting," ujar Gus Yahya.

Ia menambahkan, PBNU siap mengambil peran aktif dalam menyukseskan Program Cek Kesehatan Gratis yang digagas pemerintah. Menurutnya, program tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat deteksi dini penyakit dan meningkatkan upaya pencegahan.

"Sekaligus memperluas akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk santri dan pelajar di lingkungan pesantren," terangnya.

Gus Yahya berharap kolaborasi tersebut semakin memperkuat upaya promotif, preventif, dan kuratif dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Melalui jaringan pesantren, madrasah, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, serta struktur organisasi NU yang tersebar di Indonesia.

"Sehingga berbagai program prioritas pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk menjangkau masyarakat secara luas, efektif, dan berkelanjutan," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Ulun Nuha, mengungkapkan bahwa sinergi antara pemerintah dan PBNU sebenarnya telah dibangun sejak 2025.

Ia menjelaskan, Kemenko PMK telah mengoordinasikan kerja sama antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) PBNU dalam penyelenggaraan Program Cek Kesehatan Gratis bagi santri di sejumlah pesantren.

"Sejak tahun 2025, Kemenko PMK telah menggalang sinergi antara Kemenkes, Kemenag, dan RMI PBNU untuk mengadakan CKG Santri di beberapa daerah, termasuk di Pesantren Lirboyo dan Ploso, Kediri. Diharapkan tahun ini pelaksanaan CKG Santri bisa lebih masif lagi," jelas Ulun Nuha.