Warta
Gus Yahya Perkuat Peran PBNU, Bahas Investasi Strategis dengan Menteri Keuangan
Gus Yahya menegaskan, setiap inisiatif ekonomi yang dikembangkan PBNU tidak semata-mata untuk membangun kemandirian organisasi, tetapi juga diarahkan bagi manfaat yang lebih luas bagi bangsa.
JAKARTA (SuaraNahdliyin.id) – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya terus memperkuat kiprah Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang tidak hanya berperan dalam bidang keagamaan, tetapi juga aktif mendorong pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
Komitmen tersebut terlihat saat Gus Yahya menerima kunjungan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2026). Pertemuan itu membahas berbagai peluang kerja sama strategis, khususnya terkait investasi bisnis yang tengah dijajaki PBNU bersama sejumlah mitra dan entitas internasional.
Gus Yahya mengatakan, pembahasan tersebut merupakan bagian dari langkah PBNU memastikan seluruh rencana investasi berjalan sesuai koridor hukum dan tata kelola yang baik.
"Kami berkonsultasi dengan Menteri Keuangan mengenai regulasi, jalur-jalur yang akan kami akses, serta norma-norma yang harus dipatuhi dalam investasi ini," ujar Gus Yahya usai pertemuan.
Ia menegaskan, setiap inisiatif ekonomi yang dikembangkan PBNU tidak semata-mata bertujuan membangun kemandirian organisasi, tetapi juga diarahkan untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi bangsa dan masyarakat.
"Alhamdulillah, Pak Menteri membuka diri untuk membantu NU dalam hal ini. Karena bagaimanapun juga, NU dari semua yang dikerjakan tidak ada tujuan selain membantu negara dan masyarakat," katanya.
Di bawah kepemimpinan Gus Yahya, PBNU juga terus mengembangkan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjalankan berbagai agenda pembangunan nasional. Dengan jaringan organisasi yang menjangkau hingga tingkat desa, NU dinilai memiliki kapasitas besar untuk menghadirkan program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Gus Yahya menjelaskan bahwa sinergi tersebut telah dibangun sejak akhir 2022 dan awal 2023 melalui berbagai program pemberdayaan, salah satunya Gerakan Keluarga Maslahah yang telah menunjukkan hasil nyata.
"Ini sudah kita kerjakan sejak akhir 2022 dan awal 2023, dengan hasil yang bisa kita ukur selama ini melalui berbagai program, seperti Gerakan Keluarga Maslahah dan lain sebagainya," jelasnya.
Pengasuh pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Rembang ini berharap komunikasi yang terjalin dengan pemerintah dapat berkembang menjadi kerja sama yang semakin konkret di berbagai bidang.
"Mudah-mudahan sesudah ini akan disambung dengan inisiatif-inisiatif yang lebih konkret untuk kerja sama NU dengan pemerintah," imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, menyambut positif berbagai gagasan yang dipaparkan PBNU. Ia menyatakan pemerintah akan mempelajari setiap inisiatif investasi yang diajukan dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip pengelolaan risiko.
"Terkait ide-ide investasi akan kita pelajari. Kalau memang bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dan prinsip pengelolaannya terkendali, kami akan mendukung apa yang diinisiasi oleh NU," ujarnya.
Menurut Purbaya, terdapat sejumlah program yang berpotensi memperoleh dukungan pemerintah karena memiliki tujuan yang jelas untuk kemaslahatan masyarakat. "Ada beberapa poin yang pemerintah bisa dukung karena tujuannya baik," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Purbaya juga mengungkapkan rasa bahagianya dapat kembali mengunjungi PBNU. Ia menyebut kunjungan kali ini menjadi yang pertama sejak dipercaya menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih.
"Tujuannya silaturahmi. Sudah lama saya tidak ke NU. Dulu saya datang ke sini belum menjadi menteri, sekarang datang sebagai menteri," tuturnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Umum PBNU H Amin Said Husni, Ketua PBNU Rumadi Ahmad, serta Sekretaris Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU Ufi Ulfiah. (nhr)