JAKARTA (SuaraNahdliyin.id) – Pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan digelar para 27-31 Agustus 2026 mendatang, di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, bakal membahas berbagai materi yang berkaitan dengan kepentingan bangsa dan kemaslahatan seluruh umat manusia. Hal itu disampaikan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf kepada awak media di gedung PBNU di Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Di antara materi yang dibahas di Muktamar mendatang, yakni soal konsep roadmap 25 tahun NU ke depan dan nilai-nilai keulamaan. "Kita juga akan mengajukan usulan untuk membahas tentang nilai-nilai keulamaan. Ini bagian dari pemikiran agenda transformasi pesantren sebagai strategi sistematis kita jalankan," kata Gus Yahya sapaan akrabnya.

Selain itu, salah satu Pengasuh Ponpes Raudlatut Thalibin, Leteh, Rembang, Jawa Tengah ini, juga mengajukan materi pembahasan mengenai pengembangan program sistem kaderisasi, manajemen digital, hingga pengembangan inisiatif ekonomi.

Dalam kesempatan itu, Gus Yahya menyampaikan ada kemajuan fundamental yang berhasil dicapai selama kepengurusan periode ini, yaitu dengan penerapan manajemen digital dari tingkat pusat sampai kepengurusan di tingkat kecamatan atau majelis wakil cabang (MWC).

"Saya sudah dapat gambaran, apabila dikembangkan dengan strategi tepat terkoneksi dalam sistem digital, daya jangkau kepada warga akan semakin efektif," katanya.

Sistem digital ini, menurutnya, mampu mengonsolidasikan NU dengan baik. Hal demikian juga akan membantu konsolidasi bangsa secara keseluruhan mengingat warga NU tersebar di seluruh bumi Nusantara ini. Karenanya, pengembangan platform Digitalisasi Data dan Layanan (Digdaya) NU sebagai bagian dari transformasi digital organisasi perlu terus dikembangkan.

Gus Yahya menegaskan, platform tersebut dirancang untuk memperkuat tata kelola organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan hingga tingkat akar rumput. Gus Yahya optimistis seluruh jajaran kepengurusan NU, mulai dari tingkat pusat hingga ranting dan anak ranting, dapat terhubung dalam satu sistem digital dalam waktu kurang dari satu tahun.

Menurutnya, target tersebut realistis karena strategi implementasi telah disiapkan secara matang. Ia menjelaskan, saat ini NU memiliki 38 Pengurus Wilayah (PWNU) di tingkat provinsi, 548 Pengurus Cabang (PCNU) di tingkat kabupaten/kota, sejumlah Pengurus Cabang Istimewa (PCINU) di luar negeri, serta sekitar 7.000 Majelis Wakil Cabang (MWCNU) di tingkat kecamatan. "Dengan begitu, daya jangkau kepada warga akan semakin efektif," ujarnya.

Di tingkat desa, lanjut Gus Yahya, NU memiliki lebih dari 61.000 pengurus ranting yang tersebar di sekitar 80.000 desa di seluruh Indonesia. "Insyaallah, ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk membantu konsolidasi bangsa secara keseluruhan karena warga NU tersebar di seluruh belahan Nusantara," katanya.

Selain transformasi digital, PBNU juga terus memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui Lembaga Pertanian Nahdlatul Ulama (LPNU), organisasi telah mendampingi kelompok tani penerima manfaat program perhutanan sosial dari pemerintah.

"Ada sekitar tidak kurang dari 400 ribu hektare lahan yang diterima oleh petani-petani di lingkungan Nahdlatul Ulama melalui program perhutanan sosial," jelasnya.

Di tingkat internasional, PBNU juga memperluas kerja sama ekonomi melalui pengembangan layanan Global Sharia Services. Menurut Gus Yahya, inisiatif tersebut berpotensi menjadikan NU sebagai simpul (hub) jaringan ekonomi syariah global.

"Kalau dikembangkan lebih lanjut, NU bisa menjadi hub dari jaringan ekonomi syariah global," ujarnya.

Ia menambahkan, PBNU juga telah menjalin komunikasi dengan pelaku usaha dari Malaysia. Dalam waktu dekat, delegasi dari negara tersebut telah tiga kali berkunjung ke PBNU untuk membahas peluang kerja sama di bidang bisnis dan investasi di Indonesia. "Kalau ini dikembangkan, insyaallah potensinya luar biasa," pungkasnya. rai/nuo